AMBISI RAKYAT GORUT YANG BISING
AMBISI rakyat itu sangatlah bising; ramai, ribut, berdesir-desir namun amat sederhana. Tetapi sebagian besar telah membuangnya karena tak kunjung nyata. Sementara bagi kebanyakan pemimpin politik, ambisi rakyat itu rumit. Sekedar janji pemanis dalam kampanye, tanpa keinginan kuat untuk menepatinya.
Akibatnya, jangan disalahkan bila kini sudah tak ada kepercayaan kepada pemimpin baik eksekutif dan legislatif. Begitu pun antara sesama lembaga pemerintahan itu. Gambaran umum dari apa yang disebut low publik society. Dalam demokrasi ketidakpercayaan menjadi pilihan, apalagi ditemukan memang tak ada lagi ambisi rakyat yang diwakilkan. Fatwa sabar tak lagi mempan. Jika sekedar sabar, hasilnya tetap sama, untuk apa? Dua tahun silam, cukuplah rasa sabar menjadi keropos.
Demokrasi formal yang telah berjalan 12 tahun, masih saja menghasilkan pemimpin yang mayoritasnya begundal (agen) kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik. Hajatan demokrasi telah gagal melahirkan pemimpin yang berjuang untuk memberikan daulat kepada rakyat. Jika pun ada, pemimpin yang berhasil dari arena demokrasi itu, lebih banyak karena faktor tidak sengaja.
Rakyat tak muluk-muluk, hanya meminta agar sembako diperoleh dengan mudah dan harganya murah. Pendidikan dan kesehatan dinikmati gratis. Infrastruktur tersedia baik di seluruh tempat. Modal usaha dan bibit tanaman pertanian diberikan dalam waktu yang tepat. Fasilitas dan ruang publik dijajaki bersama, dengan jumlah yang cukup untuk semua usia. Birokrasi melayani dengan sikap santun dan rakyat merasa ceria.
Dengan begitu, rakyat dapat menikmati lingkungan yang aman, nyaman dan tertib. Saling menghormati tumbuh di antara warga, tak ada yang jumawa atas ketokohan dari beragam wilayah. Banjir dan kerusakan lingkungan menjadi kejadian yang sangat langkah karena pembangunan didasari memperhatikan keseimbangan alam.
Nelayan melaut dengan gegap gempita, menerobos arus dan ombak dilengkapi fasilitas armada yang tercukupi. Keamanan nyawa tak lagi jadi soal di hati para istri, anak dan sanak keluarga. SK serta Gaji PTT-GTT terkendali dengan sistem birokrasi yang akuntabel, sehingga tidak menyebar luas di sosial media. Peralatan Rumah Sakit dan tenaga medis menjadi prioritas utama agar keluhan kesehatan tak terdengar dimana-mana.
Pembangunan sumberdaya manusia tidak ketinggalan diperhatikan, sebab itu salah satu modal utama bagi masa mendatang. Masjid dan gereja berkumandang dengan lantunan suara-suara manusia yang saling menguatkan keragaman. Sumber air bersih bagi masyarakat pelabuhan Kwandang teratasi dengan rapi, sebagai tanda kelangkaan air dari setiap generasi telah disudahi.
Hingga kini, beberapa menu ambisi rakyat itu masih jauh dari pandangan. Pangkal sebabnya karena pemimpinnya lupa dengan janji, dan birokrasinya hanya blusukan kesana-kemari. Berita linimasa aktivitas birokrasi menjadi budaya. Di saat yang sama, rakyat sedang membanting tulang di sawah, ada juga yang mendulang emas di negeri seberang demi melunasi hutang periuk dan biaya pendidikan anak-anaknya. Di Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano dan Anggrek bahkan Tomilito ratusan tangan rakyat masih melimas genangan air di rumahnya, akibat banjir tahunan yang tak tau kapan terselesaikan.
Di waktu yang lain, periode masa bakti belum selesai, dalam sebuah acara Bupati melempar narasi. Dari signal politik, diubah menjadi harapan sebuah pemantik bagi generasi muda mendatang. Berselang dua hari, berita yang sama muncul; itu bukan instruksi, namun harapan lengkap dengan dua sosok dalam potongan foto yang saling tatap dan memberi hormat, Indra Yasin (Bupati) dan Ridwan Yasin (Sekda). Tak kalah juga, diruang akademisi Thariq Modanggu (Wakil Bupati) sibuk dengan penggeras suara memberi khotbah tentang buku yang baru ia tulis dan "launching". Deretan berita online pun berkeluyuran dari berbagai tokoh politik; dari yang berkumis sampai yang berjanggutan ikut melibas signal politik yang sudah ditahu masih jauh tahun peperangan. Mereka saling sibuk melempar berita dan suara, bicara buku sampai lupa tahta. Maka jangan marah bila rakyat melempar kata-kata, jika Gorontalo Utara masih tetap saja tidur di alam sana.
Semalam, APBD 2021 telah dibahas. Inilah titik awal untuk melangkah, kembali rakyat menitipkan mandat kepercayaan dalam melakukan pembangunan dan penebusan janji. Sudahlah, kesampingkan dulu ego dan hasrat perihal pilkada. Masih teramat jauh. Rakyat butuh langkah-langkah kerja, kalau tak ada kerja maka siap-siap dihukum bersama-sama dengan tidak memandatkan kedaulatan kepada eksekusi dan legislatif.
Ambisi rakyat untuk menjadi kenyataan adalah rumus dari sebuah perubahan. Hanya saja, pemimpin dijajaran eksekutif penentu utama sukses atau tidaknya visi-misi perubahan diimplementasikan. Sebab itu, dibutuhkan banyak sekali gagasan, narasi dan action nyata yang menjadi keniscayaan bagi sebuah titik perubahan. Tidak ada satu orang pun tokoh yang mampu menjadi patron tunggal dalam mewujudkan ambisi rakyat itu, dibutuhkan kolaborasi kerja, gaung bersambut semangat, tukar menukar ide dan peleburan niat. Semua itu menjadi awal untuk merajut kembali people's trust business.
Dalam bukunya, The Execution Premiumnya: Linking Strategy to Operation of Competitive Advantage, Robert S Kaplan dan David P Norton menginginkan agar para pemimpin mampu memobilisasi perubahan yang tengah dilakukan. Menerjemahkan strategi ke dalam tahapan yang lebih operasional. Menyelaraskan struktur organisasi ke dalam strategi yang telah disepakati bersama semua pemangku kepentingan dan inisiatif-inisiatif yang berkembang dilingkungan staf terbawah sekalipun. Pemimpin juga harus terus memotivasi semua orang untuk melaksanakan strategi perubahan. Selanjutnya, mampu mengelola ritme strategi yang telah ditetapkan kepada sebuah proses berkesinambungan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Tentu saja, dalam seluruh tahapan yang dilakukan, pemimpin tidak boleh "masuk angin". Danny Pomanto, Tri Rismaharini dan Jokowi memberikan teladan bahwa keluarga dan pengurus partai politik jangan jadi pintu masuk lobi untuk bancakan proyek. Dalam langkah merealisasikan harapan menjadi pembangunan buah demokrasi yang nikmat dirasakan oleh seluruh rakyat, reformasi birokrasi dan percepatan pencapaian visi-misi menjadi harga mati. Karena mesin utama pembangunan adalah birokrasi.
Melihat pengalaman Danny Pomanto, Tri Rismaharini dan Jokowi dengan kejujuran dan keberanian untuk tidak populer, kebijakan tetap dapat dilaksanakan. Hambatan dari DPRD tetap dapat dilewati. Dengan gaya kepemimpinan penuh kejutan, penghargaan dan keuletan, keharmonisan birokrasi dapat digerakkan sesuai visi-misi dalam waktu yang sederhana. Tentu saja, sekali-kali turun langsung ke akar rumput (blusukan/sidak), tidak lagi duduk dibelakang meja menunggu laporan. Seleksi siapa saja diperangkat birokrasi yang dapat mengikuti atmosfer pola kerja yang dilakukan secara terukur.
Dalam bahasa John P Kotter, dalam proses perubahan, buang para penghambat (blocker and sleeper), kuatkan dan lipat gandakan semangat para birokrat yang "pintar menata pola kerja" dibandingkan pintar mengatur pola kata", hati-hatilah dengan perilaku birokrasi yang seperti ular, tiba-tiba mematuk racun dari belakang, menggunting dalam lipatan, dan memuji diberbagai media online.
Begitulah perubahan, tak pernah mulus seperti yang dilontarkan. Namun, hal yang lebih penting lagi adalah jika telah berubah, pastikan tidak pernah berhenti melakukan kritikan ke dalam untuk perbaikan. Jadikan capaian dalam setiap proses perubahan sebagai budaya keseharian. Kurangi mengkonsumsi berita yang sarat akan sanjungan. Pilih berita dan tema cerita yang tajam atas kritikan. Sebab sanjungan, pujian dan tepukan tangan seperti makanan ringan. Membuat kenyang tapi tidak memberikan vitamin. Justru kritik, sanggahan dan tanggapan adalah makanan berat. Menghadirkan berbagai macam nutrisi agar bobot kinerja punya sudut pandang penilaian.
Tinggalkan keluh kesah, putus asa, kecewa, puas diri, tinggi hati, dan sebagainya. Marilah memungut harapan, simpanlah dalam sanubari. Jangan pernah dibuang lagi.
Komentar
Posting Komentar